DPRD Bengkulu Utara Perkuat Sinergi dan Kolaborasi untuk Cegah Korupsi
Sigap Online com Bengkulu Utara — Dalam upaya memperkuat agenda pemberantasan korupsi di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong koordinasi, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.IP, menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi antarlembaga, baik eksekutif, legislatif, maupun unsur pengawasan internal dan eksternal, adalah fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujar Parmin dalam pernyataan resminya.
Pengawasan: Pilar Utama Pencegahan Korupsi
Pada aspek pengawasan, DPRD Bengkulu Utara berkomitmen untuk mengoptimalkan peran kontrol terhadap pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Pengawasan ini dilakukan secara terintegrasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan menekankan pentingnya aliran informasi yang terbuka dan transparan.
DPRD juga mendorong pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel. “Tidak boleh ada lagi aset daerah yang tercecer atau bahkan diduga digelapkan. Kami mendukung penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan,” imbuhnya.
Integritas dalam Penganggaran
Dalam hal penganggaran, DPRD menekankan pentingnya akurasi dan integritas. Proses penyusunan program pembangunan serta penetapan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD harus dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan kepentingan sesaat.
Selain itu, DPRD mengingatkan agar seluruh proses perencanaan dan realisasi pendapatan dilakukan secara cermat dan transparan. “Masih banyak potensi pendapatan yang belum tergali secara optimal. Ini menjadi perhatian kami dalam mengawasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah,” kata Parmin.
Pengadaan Barang dan Jasa: Prioritaskan UMKM
Pada aspek pengadaan barang dan jasa, DPRD mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan katalog lokal serta pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini tidak hanya sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi lokal, tetapi juga bagian dari upaya mengurangi celah korupsi dalam proses pengadaan.
“Pengadaan harus diarahkan pada kebutuhan yang menunjang optimalisasi pelayanan publik, bukan semata formalitas belanja rutin,” tegas Ketua DPRD.
Optimalisasi PAD Melalui Program Strategis
Parmin juga menyoroti pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, program yang tidak tepat sasaran akan menghambat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan potensi pendapatan. DPRD juga akan terus melakukan pengawasan terhadap manajemen perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Semua langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab kami dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan tata kelola yang baik dan jauh dari praktik-praktik koruptif,” pungkas Parmin.
